Posts

Arrangement and Implementation of Fulfillment of Health Guarantee Rights for Persons with Disabilities in the Special Region of Yogyakarta

  ( Penataan dan Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Jaminan Kesehatan Bagi Penyandang Disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta ) Milenia Ramadhani Magister Hukum, Universitas Widya Mataram Hartanto Hartanto Magister Hukum, Universitas Widya Mataram Abstract Human Rights (HAM) are rights given to humans simply because they are human. Not because of positive law, but because of their human dignity; So the great attention to people with disabilities, which is carried out by the DIY government, is motivated by awareness of human rights, for people with disabilities who are included in vulnerable groups. The number of people with disabilities in the Special Region of Yogyakarta (DIY) is also quite large, so this research will analyze how the regulation and implementation of fulfilling the right to health insurance for people with disabilities in DIY is regulated.The push to formulate regional level regulations for people with disabilities was carried out by the central government, the DIY regio

Kunjungan Fakultas Hukum Univ. Widya Mataram ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dan ke Ahmad Ibrahim Kulliyyah Of Laws (AIKOL) di International Islamic University Malaysia (IIUM) Februari 2024

Image
 https://hukum.widyamataram.ac.id/mobil-nasional-mimpi-lama-yang-terlupakan-belajar-dari-pengalaman-malaysia/ MOBIL NASIONAL: Mimpi Lama Yang Terlupakan? Belajar Dari Pengalaman Malaysia Pembangunan di Indonesia terus digalakkan dengan iringan berbagai macam pro maupun kontra kenaikan Pajak, BBM, Listrik. Proses dinamis sebuah perkembangan perekonomian di negara manapun tak kan lepas dari pro maupun kontra. Kunjungan Fakultas Hukum Univ. Widya Mataram ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dan ke Ahmad Ibrahim Kulliyyah Of Laws (AIKOL) di International Islamic University Malaysia (IIUM), diterima hangat oleh Dekan AIKOL beserta stafnya, dengan berbagai topik diskusi akademik maupun pembicaraan untuk menjalin kerjasama. Dalam perjalanan selama di Malaysia ada sekelumit intermezzo, kami melihat bahwa di jalanan banyak berlalu-lalang mobil nasional milik (produk) Malaysia, namun yang menarik adalah bentuknya sangat mirip dengan mobil mainstream di Indonesia produksi Toyota, Honda, S

PROBLEMATIKA HAK UNTUK DILUPAKAN DALAM UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (PERSPEKTIF HAM DAN TRANSPARANSI PUBLIK)

  PROBLEMATIKA HAK UNTUK DILUPAKAN DALAM UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (PERSPEKTIF HAM DAN TRANSPARANSI PUBLIK) Pesatnya   penggunaan   internet di Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia telah pemegang kekuasaan untuk mengatur dunia baru, yaitu dunia maya bagi para pengguna internet di Indonesia. Hak untuk dilupakan merupakan hak sesorang yang wajib dilindungi oleh negara. Dalam hal ini, melalui UU No. 19 Tahun 2019 tentang Transaksi dan Informasi Elektronik. Hak untuk dilupakan terkait dengan mereka yang diberitakan atau datanya tersimpan dalam lembaga publik dalam kaitan pelaku tindak pidana, korban tindak pidana, maupun terkait pemberitaan tindak pidana dapat menjadi hal positif maupun negatif jika disalahgunakan. Seseorang yang terpublikasi dalam ruang publik bahwa ia pernah menjadi korban atau pelaku tindak pidana tentu memiliki hak untuk dilupakan agar dapat memperbaiki diri tanpa bayang-bayang masa lalu yang kelam. Di sisi lain transparansi publik teta

BUDAYA MALU : Etika Moral Demokrasi ? ( Pemikiran Bulaksumur )

Image
 Seminar Dewan Guru Besar UGM

Meaningfull Justice Decision of Grant Funding Criminal Corruption Cases (Memaknai Keadilan dalam Putusan Hakim Perkara Korupsi Dana Hibah )

Abstract Corruption in Indonesia mainly issues granting permits which end in state losses. Indonesian society has a communal character, tends to have the desire to live together peacefully and harmoniously called “guyub rukun”, it tends to avoid conflict even when they face corruption problems. These good social values were often interpreted incorrectly in law enforcement view. This research uses normative juridical methods to answer how judges interpret justice meaning when making decisions related to criminal acts of corruption in grant funds. This research also analyzes the arguments in the weighing part of the judge’s decision. Understanding the true meaning of justice at the trial stage is the judge’s guide. The use sentence in the head of the Decision “For Justice Based on Belief in One Almighty God”, has shown an element of religiosity linked by justice transcendentally, namely God. The meaning of justice that should be used by the Panel of Judges was an explanation of the words

Dies Natalis ke 38 (Peringkat 1) Dies ke 41 tgl 7 Oktober 2023 (Peringkat 1)

Image
 

Pelatihan Untuk Pelatih (ToT) Pemantapan Nilai nilai Kebangsaan Lemhannas IV tahun 2023 1-10 Agustus 2023

Image
https://www.youtube.com/watch?v=OewqKJeWkLw LIKE Hartanto ToT Lemhannas IV 2023