hartanto

 https://kumparan.com/hartanto-1766248128834482086/putusan-mk-pensiun-pejabat-negara-uji-keadilan-sosial-dan-beban-apbn-271vj3zMWp5 Putusan MK Pensiun Pejabat Negara: Uji Keadilan Sosial dan Beban APBN ( Pasca Putusan MK No 191/PUU-XXIII/2025) Pendahuluan Putusan MK pensiun pejabat negara kembali menjadi sorotan setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 191/PUU-XXIII/2025. Putusan ini tidak hanya menyentuh aspek hukum, tetapi juga keadilan sosial dan beban APBN. Perdebatan mengenai legitimasi hak pensiun seumur hidu p bagi pejabat negara kembali mengemuka setelah munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 191/PUU-XXIII/2025. Putusan tersebut diputus oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang dipimpin oleh Ketua Suhartoyo, dengan anggota Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Daniel Yusmic P. Foekh, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, dan Adies Kadir. Putusan ini tidak hanya berdampak pada aspek keuangan negara, tetapi juga menyentuh dimensi fundamental d...

Menata Ulang Cara Negara Menghukum: Makna Penyesuaian Pidana dalam Reformasi KUHP dan KUHAP https://bernasnews.com/2026/01/09/menata-ulang-cara-negara-menghukum-makna-penyesuaian-pidana-dalam-reformasi-kuhp-dan-kuhap/ bernasnews —  Per 2 Januari 2026, Indonesia secara resmi meninggalkan hukum pidana berbasis klasik yang berorientasi pada pembalasan. Momentum ini ditandai dengan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP baru ini tidak hanya mengganti warisan kolonial, tetapi sekaligus mengubah  road map  hukum pidana nasional, dan merupakan kemerdekaan kita ber-Hukum. Perubahan besar dibidang apapun selalu membawa risiko. Maka dilakukan penyesuaian pidana dalam UU No. 1 tahun 2026, agar pembaruan hukum tidak melahirkan disparitas, duplikasi, dan ketidakpastian hukum. Penyesuaian pidana ini sebagai instrumen harmonisasi agar puluhan bahkan ratusan undang-undang sektoral tidak bertabrakan langsung dengan Buku Kesa...

Sumber: https://hukum.widyamataram.ac.id/pasal-1-uu-no-20-tahun-2025-tentang-kuhapkerangka-paradigmatik-hukum-acara-pidana-indonesia/ 1 Januari 2026 Pasal 1 UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP (Kerangka Paradigmatik Hukum Acara Pidana Indonesia) (Penulis: Hartanto, Davit, Aditya, Dwi Afandi, Agung Budi Wibowo) Pendahuluan Pembaruan hukum acara pidana Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menandai salah satu fase paling menentukan dalam perjalanan sistem peradilan pidana nasional pasca-kolonial. Perubahan ini tidak sekedar menyentuh aspek teknis prosedural, melainkan mengarah pada penataan ulang cara negara menggunakan kewenangan koersifnya dalam merespons tindak pidana. Hukum acara pidana tidak lagi dipahami sebagai perangkat netral untuk menegakkan hukum, melainkan sebagai mekanisme konstitusional yang berfungsi sebagai constitutional restraint of punitive power , guna memastikan tegaknya due process of law dalam keran...

  https://kumparan.com/hartanto-1766248128834482086/dosen-riset-dan-martabat-akademik-pendidikan-tinggi-di-era-ai-26TS33dAAI2 Perbincangan mengenai dosen yang sulit dihubungi, renggangnya relasi akademik antara pengajar dan mahasiswa, hingga perbandingan dengan kampus-kampus luar negeri kembali ramai di media sosial. Narasi tersebut kerap berangkat dari pengalaman personal alumni yang menyatakan bahwa dosen di universitas luar negeri relatif mudah diakses, terbuka untuk diskusi, dan menempatkan mahasiswa sebagai mitra intelektual yang setara. Di Indonesia kisah-kisah semacam itu segera memicu respons berlapis: kritik tajam, pembelaan struktural terhadap kondisi dosen, hingga refleksi jujur dari para akademisi yang mengalami langsung kompleksitas sistem pendidikan tinggi nasional. Fenomena ini tidak dapat dibaca secara benar atau salah. Opini bahwa dosen di Indonesia bersikap “seperti dewa”, berjarak, atau terjebak dalam budaya feodal memang menemukan pembenaran empiris dalam sebagi...

 https://jom.untidar.ac.id/index.php/lontarmerah/article/view/4736/1557 F a i za h N a d a M u ti a ra S a v it r i 1 , E m y W a h yu n i ng t y a s 2 , R e t n o K u s u m a w i r a n t i 3 , H a r t a n t o 4 A b s t r a k   P e r ke m b a n ga n p e s a t t ek no l o g i i n f o rm a s i m e m un c u l k a n k o m p l e k s it a s b a r u d a l a m ti n d a k p i d an a s i b e r y an g m e nun t u t a d a p t a s i r e gu l a s i d a n k a pa s it a s p e n e g a k a n h u k u m . A r ti ke l i n i m e n g a n a li s i s p e r ub a ha n r e gu l a s i s i gn ifi k a n b e r d a s a r k a n UU . N o . 1 T ah u n 2 0 2 4 s e b ag a i p e r u ba h a n ke d u a a t a s U U N o . 1 1 / 2 00 8 ( U U I T E ) , s e r t a i m p li k a s i p e r ub a ha n t e rs e b u t t e r ha d a p p r a k ti k p e n y i d i k an , p e r li nd u ng a n da t a , d a n b a t a s ke b e ba s a n b e r ek s p r e s i . M e t o d e p e n e ...