hartanto

Berdasarkan Asas dan Orientasi = 1. Partai Politik Pragmatis: Partai yang program dan kegiatannya tidak terikat secara kaku pada suatu doktrin dan ideologi tertentu. 2. Partai Doktriner: Partai politik yag memiliki sejumlah program dan kegiatan kongkret sebagai pencapaian ideologi. Ideologi yang dimaksud adalah nilai politik yang sistematis dalam bentuk program dan pelaksanaannya diawasi oleh aparat partai. 3. Partai Kepentingan: Partai politik yang dibentuk dan dikelola atas dasar kepentingan tertentu, seperti petani, buruh, etnis, agama, atau lingkungan hidup. Berdasarkan Komposisi dan Fungsi Anggota = 1. Partai Politik Massa atau patronage: Partai politik yang mengandalkan kekuatan pada keunggulan jumlah anggota dengan cara memobilisasi massa sebanyak-banyaknya. Partai politik massa mengembangkan diri sebagai pelindung bagi berbagai kelompok dalam masyarakat sehingga pemilihan umum dapat dengan mudah dimenangkan. 2.  Partai Kader: Partai politik yang mengandalkan kualitas anggota, k

Kekuatan Alat Bukti Dalam Peradilan Pidana Bukti itu keterangan saksi di pengadilan. Kecuali BAP di alat bukti surat (sebagai alat bukti surat , misal : Visum), bisa juga dalam keterangan saksi yang (saksi) tidak hadir di muka sidang dengan alasan yang jelas/ berdasar UU," BAP hakikatnya merupakan pedoman atau konstruksi pembuktian suatu perkara.

Fungsi etika adalah untuk memberikan Orientasi kritis dalam menghadapi dilema; agama sendiri memerlukan keterampilan etika agar dapat memberikan orientasi dan agar tidak dimaknai sebatas sifat Doktrinasi.  Franz Magnis Suseno menyatakan ada 4 alasan yang melatarbelakanginya : 1. Etika dapat membantu dalam menggali rasionalitas dari moralitas agama, seperti : mengapa tuhan memerintahkan ini, bukan itu ? 2. Etika membantu dalam menginterpretasikan ajaran agama yang saling bertentangan. 3. Etika dapat membantu menerapkan ajaran moral agama terhadap masalah baru dalam kehidupan manusia, seperti soal bayi tabung dan eutanasia, yaitu tindakan untuk mengakhiri dengan sengaja kehidupan makhluk 4. Etika dapat membantu mengadakan dialog antar agama karena etika mendasarkan diri pada argumentasi rasional belaka, bukan pada wahyu.

 

 PERBEDAAN PERTIMBANGAN HAKIM DAN KPU DALAM PENETAPAN SUARA PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) DEWAN  PERWAKILAN RAKYAT  Lex Jurnalica Volume 18 Nomor 3, Desember 2021  296  Hartanto  Fakultas Hukum, Universitas Widya Mataram, Yogyakarta Dalem Mangkubumen KT III/237, Yogyakarta - 55132  hartanto.yogya@gmail.com Abstrak Pengaturan Pengantian antar waktu diatur dalam UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu merupakan amanah dari konstititusi yang menjelaskan penggantian calon terpilih anggota DPR bisa dilakukan karena beberapa alasan. Pengaturan tersebut diatur dalam Pasal 426 (1) . KPU menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 3 Tahun 2019, yang mengatur mengenai caleg yang berhalangan tetap dibatalkan statusnya sebagai peserta Pemilu. Salah satu yang disebut berhalangan tetap ialah calon legislatif yang meninggal, Pengaturan Pergantian Antar Waktu dalam Putusan Mahkamah Agung No 57 P/Hum/2019 menyatakan bahwa penetapan suara calon legislatif yang meninggal dunia kewenangan di serahkan k