PERBEDAAN PERTIMBANGAN HAKIM DAN KPU DALAM PENETAPAN SUARA PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ( Hartanto )


 PERBEDAAN PERTIMBANGAN HAKIM DAN KPU DALAM
PENETAPAN SUARA PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) DEWAN 
PERWAKILAN RAKYAT 

Lex Jurnalica Volume 18 Nomor 3, Desember 2021  296 

Hartanto 
Fakultas Hukum, Universitas Widya Mataram, Yogyakarta
Dalem Mangkubumen KT III/237, Yogyakarta - 55132 
hartanto.yogya@gmail.com


Abstrak Pengaturan Pengantian antar waktu diatur dalam UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu merupakan amanah dari konstititusi yang menjelaskan penggantian calon terpilih anggota DPR bisa dilakukan karena beberapa alasan. Pengaturan tersebut diatur dalam Pasal 426 (1) . KPU menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 3 Tahun 2019, yang mengatur mengenai caleg yang berhalangan tetap dibatalkan statusnya sebagai peserta Pemilu. Salah satu yang disebut berhalangan tetap ialah calon legislatif yang meninggal, Pengaturan Pergantian Antar Waktu dalam Putusan Mahkamah Agung No 57 P/Hum/2019 menyatakan bahwa penetapan suara calon legislatif yang meninggal dunia kewenangan di serahkan kepada pantai politik, maka memiliki kewenangan memilih calon legislatif yang di nilai terbaik untuk menggantikan calon tersebut. Putusan ini menimbulkan polemik hukum dikarenakan pengisian kursi legislatif harus di lakukan berdasarkan demokrasi. PAW merupakan kelanjutan dari fungsi demokrasi, maka KPU tetap berpegangan pada Undang undang pemilihan umum, hal ini dikarenakan menurut Undang Undang No 12 Tahun Tahun 2011 Tentang Hierarki Perundang Undangan meletakan undang undang di bawah UUD NRI 1945 sehingga mengangap bahwa Putusan MA kedudukannya di bawah undang undang. Masalah ini dapat mereduksi wibawa MA mengingat putusan MA atas suatu hal diabaikan oleh lembaga yang meminta atau pihak lain yang dirugikan. Kata kunci: Problematika, calon legislatif, partai politik


https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/4575/3312





Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Jurnal PERLINDUNGAN HUKUM WARALABA SEBAGAI ALTERNATIF PENGEMBANGAN USAHA ( Hartanto & Erna Tri R R )

    copas dan klik     http://unramlawreview.unram.ac.id/index.php/ulrev/article/view/122 Abstrak Bisnis waralaba mengalami pertumbuhan yang pesat , dan diminati baik oleh pemberi waralaba maupun penerima waralaba, karena sistem ini sejatinya merupakan simbiosis mutualisme. Para pihak saling membutuhkan satu dengan yang lain dan terbukti ada banyak keuntungan didalamnya. Poin yang menjadi rumusan masalah adalah Apakah yang menjadi dasar pertimbangan sebagai calon penerima waralaba sebelum menyetujui mengadakan perjanjian waralaba ? Apa sajakah isi yang harus dituangkan dalam perjanjian waralaba ? Apakah keunggulan waralaba sebagai bentuk alternatif memulai dan mengembangkan usaha bagi penerima waralaba? Penelitian ini merupakan penelitian hukum ( legal research) atau disebut juga penelitian doktrinal ( doktrinal researc h) yang bertujuan mengkaji peraturan perundang-undang terkait dengan waralaba yang bersifat diskriptif. Penelitian ini juga menggunakan pendeka...
Read more

( Buku Monograf) PERSPEKTIF KEADILAN DAN KESEIMBANGAN PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

https://isbn.perpusnas.go.id/Account/SearchBuku?searchCat=Judul&searchTxt=PERSPEKTIF+KEADILAN+DAN+KESEIMBANGAN+PADA+UNDANG-UNDANG+NOMOR+19+TAHUN+2016+TENTANG+INFORMASI+DAN+TRANSAKSI+ELEKTRONIK+ FB hartanto uwm PERSPEKTIF KEADILAN DAN KESEIMBANGAN PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Penulis : Hartanto, S.E., S.H., M.Hum Editor : Muhamad Rusdi Disain sampul, Setting : Aji x, 54 hlm, 15,5 x 23 cm Cetakan pertama, Desember 2019 monograf Diterbitkan pertama kali dalam bahasa Indonesia oleh Penerbit C. Kanca Baba Adirasa Babadan 617, RT 23, RW 17, Plumbon, Banguntapan, Bantul, 55198 0817 9609339 redaksikanca.publishing@gmail.com ISBN : 978-623-92153-4-7 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun, tanpa izin tertulis dari penulis Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT) KATA PENGANTAR Perk...
Read more