Posts

Showing posts from November, 2019

FPK Kota Yogyakarta : Satukan Perbedaan dalam Kesenian

https://kesbang.jogjakota.go.id/detail/index/8542 FPK Kota Yogyakarta : Satukan Perbedaan dalam Kesenian YOGYAKARTA, BERNAS.ID - Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kota Yogyakarta yang dibentuk untuk menjaga kerukunan suku bangsa dan mengantisipasi pemecah belahan dari luar, berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2019 menggelar Gebyar Seni Budaya Lintas Suku se-Kota Yogyakarta, Jumat 15 November 2019 lalu di Pendopo Tamansiswa. Dengan mengusung tema "Merajut Kebhinekaan dari Jogja untuk Indonesia" acara pentas seni ini diisi dengan berbagai tari dan musik etnik serta tarian dari perwakilan etnis dan suku yang ada di Kota Yogyakarta. Ketua FPK Kota Yogyakarta, Hartanto yang ditemui secara terpisah menjelaskan, pihaknya menyelenggarakan pentas budaya yang menampilkan tarian dari berbagai suku di Indonesia ini, untuk menjadi media kebersamaan dalam persatuan. "Karena didalam budaya tentu setiap suku atau etnis memiliki ciri masing-masing yang indah

Meningkatkan Kualitas Legislatif Bernas.id

Image
https://www.bernas.id/70486-meningkatkan-kualitas-legislatif.html 18 November 2019 Rekonstruksi Pemikiran "Dalam kehidupan sehari-hari, praktek revolusi mental adalah menjadi manusia yang berintegritas, mau bekerja keras, dan punya semangat gotong royong." "Revolusi Mental adalah suatu gerakan untuk menggembleng manusia Indonesia agar menjadi manusia baru, yang berhati putih, berkemauan baja, bersemangat elang, berjiwa api yang menyala-nyala. Itulah adalah gagasan revolusi mental yang pertama kali dilontarkan Presiden Soekarno pada Peringatan HUT RI 17 Agustus 1956, (Kominfo, 2015). Revolusi Mental dalam bidang pendidikan dapat dimaknai rekonstruksi terhadap SDM Indonesia sejalan dengan pemikiran Presiden Jokowi, yaitu SDM Unggul Indonesia Maju.” Trias Politica  Secara eksplisit Indonesia menganut trias politika (Montesque), yang konsep dasarnya adalah, kekuasaan di suatu negara tidak boleh dilimpahkan pada satu struktur kekuasaan politik melainkan harus