hartanto

 https://www.kompasiana.com/hartanto_yogya/69bf021734777c31a247c152/syarat-pendidikan-legislator-mutu-legislasi-dan-perkembangan-demokrasi#google_vignette Syarat Pendidikan Legislator , Mutu Legislasi , Dan Perkembangan Demokrasi Menimbang Kembali Rasionalitas Pendidikan Legislator Uji materiil terhadap Pasal 240 ayat (1) huruf e UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) baru-baru ini, membuka kembali perdebatan mendasar mengenai kualitas wakil rakyat dan mutu legislasi nasional. Norma yang hanya mensyaratkan pendidikan paling rendah lulusan SMA atau sederajat bagi calon anggota DPR dan DPRD dipersoalkan karena dinilai tidak sejalan dengan prinsip negara hukum, logika trias politica, serta kebutuhan objektif peningkatan kualitas pembentukan undang-undang. Permohonan ini tidak dapat dimaknai sebagai klaim individual atas hak dipilih, melainkan harus ditempatkan sebagai klaim konstitusional warga ne...

 https://kumparan.com/hartanto-1766248128834482086/putusan-mk-pensiun-pejabat-negara-uji-keadilan-sosial-dan-beban-apbn-271vj3zMWp5 Putusan MK Pensiun Pejabat Negara: Uji Keadilan Sosial dan Beban APBN ( Pasca Putusan MK No 191/PUU-XXIII/2025) Pendahuluan Putusan MK pensiun pejabat negara kembali menjadi sorotan setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 191/PUU-XXIII/2025. Putusan ini tidak hanya menyentuh aspek hukum, tetapi juga keadilan sosial dan beban APBN. Perdebatan mengenai legitimasi hak pensiun seumur hidu p bagi pejabat negara kembali mengemuka setelah munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 191/PUU-XXIII/2025. Putusan tersebut diputus oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang dipimpin oleh Ketua Suhartoyo, dengan anggota Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Daniel Yusmic P. Foekh, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, dan Adies Kadir. Putusan ini tidak hanya berdampak pada aspek keuangan negara, tetapi juga menyentuh dimensi fundamental d...