hartanto

 KERIS : Filosofi dan Proses Pembuatannya

 

 " Berfikir ditemani secangkir kopi" ... Hidup ini bukan soal berapa lama, tapi seberapa bermakna Apa tugas inti dari praktisi hukum masa depan ?  (untuk itu sekolah hukum harus mempersiapkan siswanya) Pengacara/ advokat masa depan perlu meningkatkan kepercayaan publik pada sistem hukum (itu sendiri) dan unsur manusia (humanisme) dari pekerjaan hukum dengan kompetensi pengetahuan tentang bagaimana teknologi dapat digunakan untuk mengatur masyarakat (transformasi). Lebih lanjut otomatisasi tugas-tugas hukum teknis akan menciptakan kebutuhan akan peningkatan kompetensi dalam multi-perspektif, keterbukaan dan ambiguitas konflik sosial, dan untuk berkontribusi pada penyelesaiannya melalui pekerjaan hukum konvensional. Masalah sosial yang kompleks ini merupakan peluang kontribusi hukum untuk memperbaikinya, maka membutuhkan profesional hukum untuk dapat berkomunikasi dengan jelas dan berorientasi pada solusi dengan non-litigasi (transformasi lebih lanjut).  Kesemuanya ini akan...

 

Universitas Islam Malang (UNISMA Malang) Indonesia  

UU ITE " memidanakan kasus pencemaran nama baik, penghinaan dan ujaran kebencian". Dalam catatan T. Eka Putri, Manager Riset Center For Digital Society (CFDS), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (UGM) melansir data dari safenet.or.id kasus pidana menggunakan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Jo UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) hingga 30 Oktober 2020, mencapai 324 kasus. "Spirit UU ITE seharusnya untuk menciptakan rasa aman bagi semua orang di media daring, tapi kini UU ITE banyak memakan korban. Pelapor punya power dan terlapor tidak punya kekuatan seperti orang awam juga aktivis," kata Treviliana dalam diskusi daring bertema Batasan Kebebasan Ekspresi dan Menyatakan Pendapat Ditinjau dari UU ITE yang digelar Magister Hukum Litigasi Fakultas Hukum UGM, Sabtu (31/10) malam. Berdasarkan perincian data dari  Safe.net , dari 324 kasus pidana di UU ITE, sebanyak 209 orang dijerat dengan pasa...

1. Struktur hukum (legal structure), merupakan kerangka, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberikan semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan instansi-instansi penegak hukum. Di Indonesia yang merupakan struktur dari sistem hukum antara lain; institusi atau penegak hukum seperti advokat, polisi, jaksa dan hakim. 2. Substansi hukum (legal substance), merupakan aturan-aturan, norma- norma dan pola prilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu termasuk produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan atau aturan baru yang mereka susun. 3. Budaya hukum (legal culture), merupakan suasana pikiran sistem dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu digunakan, dihindari atau disalahgunakan oleh masyarakat.