Posts

UWM Jadi Pusat Diskusi Etika AI dan Hukum Internasional di Yogyakarta

  UWM Jadi Pusat Diskusi Etika AI dan Hukum Internasional di Yogyakarta ( Rangkaian Dies Natalis UWM ke 43 ) 9 Oktober 2025 https://www.blogger.com/blog/post/edit/3504476898270953061/1378743529393018831?hl=en AYODESA.COM, Yogyakarta — Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram (UWM) Yogyakarta menunjukkan komitmennya sebagai institusi akademik yang adaptif dan visioner. Dalam rangkaian Dies Natalis ke-43, FH UWM menggelar Studium Generale bertema “Artificial Intelligence & Law: Ethical Principles, Legal Liabilities and Governance Challenges” pada Kamis (9/10/2025) di Pendopo Agung Kampus Terpadu UWM. Acara bergengsi ini menghadirkan narasumber internasional, Assoc. Prof. Dr. Sonny Zulhuda, MCL, pakar hukum siber dari International Islamic University Malaysia (IIUM), dan dibuka secara resmi oleh Rektor UWM, Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec. Kegiatan ini merupakan bagian dari tindak lanjut kerja sama antara Fakultas Hukum UWM dan IIUM yang...

Dosen Terbaik 2025 di Universitas Widya Mataram ( Dies Natalis ke 43 )

Image
 Dosen Terbaik 2025 di Universitas Widya Mataram ( Dies Natalis ke 43 )

DIES NATALIS UNIVERSITAS WIDYA MATARAM ke 43 ( 7 Oktober 2025 )

 DIES NATALIS UNIVERSITAS WIDYA MATARAM ke 43   ( 7 Oktober 2025 ) ORASI ILMIAH Link berita: Kedaulatan Rakyat https://www.krjogja.com/yogyakarta/1246676989/upacara-dies-natalis-ke-43-universitas-widya-mataram-revitalisasi-uwm-menuju-perguruan-tinggi-unggul-dan-berkarakter HarianJogja https://www.harianjogja.com/read/2025/10/07/652/1230979/dies-natalis-ke-43-universitas-widya-mataram-jogja-ini-pesan-rektor Varta DIY https://www.vartadiy.com/v-jogja/amp/44016046472/dies-natalis-ke-43-transformasi-universitas-widya-mataram-yogya-menggembirakan?page=2 riaunews.com https://www.riaunews.com/2025/10/08/uwm-rayakan-dies-natalis-ke-43-rektor-soroti-transformasi-dan-peningkatan-mutu-akademik/ gugat.id https://www.gugat.id/upacara-dies-natalis-ke-43-universitas-widya-mataram-revitalisasi-uwm-menuju-perguruan-tinggi-unggul-dan-berkarakter/ ayodesa.com https://ayodesa.com/uwm-yogyakarta-guncang-dunia-akademik-di-dies-natalis-ke-43-rektor-umbar-capaian-global-orasi-ilmiah-sentil-keras-regu...

Criminal Sanctions in Indonesian Taxation Law: Re-Evaluating Proportionality and Legal Certainty

ABSTRACT This study examines the implementation of criminal law policy within the field of taxation , with a particular emphasis on the application of the ultimum remedium principle and the implications of the repeal of Article 13A of the Law on General Provisions a nd Tax Procedures ( UU KUP ). In this context, taxation is understood as an integral part of criminal legal policy and the enforcement of law concerning tax - related offences that carry criminal consequences. The study aims to provide policy recommendations f or relevant stakeholders in designing criminal enforcement strategies in taxation, ensuring that the ultimum remedium principle remains the central reference for maintaining proportionality and justice. The research employs a normative juridical approach, focusing on regulatory analysis and the examination of legal arguments regarding the impact of Article 13A’s removal on the direction of tax criminal l...

Kata Pakar Hukum UWM Soal Abolisi Kepada Tom Lembong Sabtu, 02 Agustus 2025 – 19:01 WIB

 https://jogja.jpnn.com/politik/11708/kata-pakar-hukum-uwm-soal-abolisi-kepada-tom-lembong https://www.msn.com/id-id/berita/nasional/kata-pakar-hukum-uwm-soal-abolisi-kepada-tom-lembong/ar-AA1JMtsI Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram (UWM) Hartanto mengatakan pemberian abolisi bisa dilihat dari kacamata hukum maupun politik. "Mungkin Presiden Prabowo ingin menunjukkan sikap yang berfokus pada rekonsiliasi nasional, bukan semata-mata pada retribusi hukuman," katanya, Jumat (1/8). Menurutnya, hal ini bisa dianggap sebagai upaya dalam mencapai keadilan yang lebih luas. "Keputusan abolisi ini tidak hanya berfokus pada aspek legalitas, tetapi juga pada kewajaran. Setiap individu diberikan kesempatan untuk memulai kembali tanpa dibebani label hukum sebagai koruptor," ujarnya.  Selain itu, pemberian abolisi menurutnya dalam konteks tertentu dapat dilihat dari gaya kepemimpinan seorang presiden. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan bahwa pemberian amnest...

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Tentang Penggunaan Kekuatan Gaib Pada Pasal 252 UU No. 1 Tahun 2023

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Tentang Penggunaan Kekuatan Gaib Pada Pasal 252 UU No. 1 Tahun 2023  Hartanto http://repository.widyamataram.ac.id/uploads/pdfs/LAPORAN_AKHIR_PENELITIAN_LPPM

A Multidimensional Study of the Law of Goods and Services Procurement Contracts in Indonesia

Hartanto Hartanto, Gusti Fadhil Fithrian Luthfan, Syakdiah Syakdiah  (Sinta 2) https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/view/44787 A Multidimensional Study of the Law of Goods and Services Procurement Contracts in Indonesia Hartanto¹ ) , Gusti Fadhil Fithrian Luthfan 2) & Syakdiah 3) 1) Faculty of Law, Widya Mataram University, Yogyakarta, Indonesia, Email: hartanto.yogya@gmail.com 2) Faculty of Law, Mulawarman University, Samarinda, Indonesia, Email: gustifadhil@fh.unmul.ac.id 3) Public Administration, Widya Mataram University, Yogyakarta, Indonesia, Email: syakdiah8@gmail.com   Abstract. Government procurement of goods/services always changes in the context of presidential regulations (Perpres), by making these regulations complete and in more detail; In this case, it is certainly a positive development to provide legal protection for contracting parties in the form of goods/services procurement agreements. Agreement or akad (Arabic) which is inte...