PERKEMBANGAN REGULASI DAN TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM KEJAHATAN SIBER DI INDONESIA KESEIMBANGAN ANTARA INOVASI DAN KEPASTIAN HUKUM

 https://jom.untidar.ac.id/index.php/lontarmerah/article/view/4736/1557

Faizah Nada Mutiara Savitri1, Emy Wahyuningtyas2, Retno Kusumawiranti3, Hartanto4

Abstrak

 

Perkembangan pesat teknologi informasi memunculkan kompleksitas baru dalam tindak pidana siber yang menuntut adaptasi regulasi dan kapasitas penegakan hukum. Artikel ini menganalisis perubahan regulasi signifikan berdasarkan UU. No. 1 Tahun 2024 sebagai perubahan kedua atas UU No. 11/2008 (UU ITE), serta implikasi perubahan tersebut terhadap praktik penyidikan, perlindungan data, dan batas kebebasan berekspresi. Metode penelitian berupa studi kepustakaan dan analisis yuridis-deskriptif terhadap dokumen hukum, putusan yudisial, dan literatur terkini. Hasil menunjukkan bahwa UU No.1/2024 memperjelas beberapa ketentuan materiil (termasuk pengaturan tentang PSE, perlindungan anak, dan batasan delik tertentu), namun tantangan utama tetap pada kapasitas teknis pen egak hukum, yurisdiksi lintas negara, dan mekanisme perlindungan data pribadi. Rekomendasi meliputi: (1) penguatan unit forensik digital dan pelatihan berkelanjutan; (2) harmonisasi prosedur kerja antara PSE dan aparat penegak hukum untuk akses bukti elektronik yang memadai; dan (3) penyusunan pedoman operasional nasional yang memadukan kepastian hukum dan perlindungan hak asasi. Kesimpulannya, penegakan hukum siber efektif menuntut keseimbangan antara inovasi regulasi dan investasi kapasitas teknis serta kerja sama lintas sektor dan negara.


K
ata kunci: kejahatan siber, penegakan hukum, inovasi digital, tantangan, regulasi.

A.  Latar Belakang

 

Kemajua teknolog informasi    telah memberikan dampak yang luas terhadap berbagai aspek  kehidupan  manusia,  khususnya  dalam bidang  komunikas da aktivita ekonomi. Namun,    di     balik     berbagai    keuntungan tersebut,teknologi        juga        memungkinkan munculny kejahata siber.    Kejahata ini meliputi  berbagai  tindakan  seperti  pencurian identitas,       penipuan       online,       maupun penyalahgunaan  data  pribadi.  Seiring  dengan kemajuan teknologi yang cepat, tantangan yang dihadapi penegakan hukum terhadap kejahatan siber semakin kompleks. Ini ditambah dengan masalah lintas negara dan keterbatasan sumber daya penegak hukum. Meskipun perkembangan teknologi informasi membawa banyak manfaat


bagi masyarakat, kekhawatiran terhadap potensi penyalahgunaanny teta beralasan.   Inovasi dalam  AI  dan  serangan  seperti  ransomware memperlihatkan bahwa regulasi  saat ini perlu diperluas agar mencakup jenis-jenis kejahatan digital     baru.     Penelitian    terdahulu    juga menunjukkan bahwameskipun UU ITE 2024 dan UU PDP 2022 sudah menjadi landasan penting, masih terdapat disharmoni regulasi, kelemahan koordinasi antar lembaga forensik, dan kebutuhan akan kapabilitas teknis yang merata di berbagai provinsi. Dalam konteks ini, Satoto & Santiago  menyoroti bahwa  regulasi yang ada belum sepenuhnya menangani ancaman dinamis seperti kejahatan berbasis AI, ransomware, dan penyalahgunaan   dat pribadi serta    aparat penegak    hukum    masih    bergulat    dengan keterbatasan    kompetensi    SDM,     teknologforensik, dan  koordinasi  antar lembaga  yang lemah.1

Meskipun kemajuan teknologi informasi memberikan berbagai manfaat bagi masyarakat, kekhawatiran              terhadap              potensi penyalahgunaannya tidak dapat diabaikan, meski menggunaka berbaga alasa yan sah.2

Perkembangan teknologi tidak hanya mendorong efisiensi dan konektivitas, tetapi juga membuka peluang     bagi     munculnya     bentuk-bentuk kejahatan baru.  Sepanjang  sejarah,  kejahatan selalu beradaptasi dengan perubahan sosial dan teknologi,  dan  di  era  modern  ini,  dinamika tersebut  semakin  kompleks.  Teknologi  telah mengubah  cara   manusia  hidup  dan  bekerja dengan kecepatan yang belupernah terjadi sebelumnya, melahirkan ruang digital tanpa batas yang  memfasilitasi  bisnis komunikasi,  dan pertumbuhan ekonomi global. Transformasi ini sekaligus    menunjukkan    bahwa    kemajuan teknologi,  di  samping membawa kemudahan, juga  menuntut kesiapan sistehukum dalam mengantisipasi risiko dan penyimpangan di dunia siber. Kemajuan ini menimbulkan kekhawatiran baru karena kejahatan canggih seperti kejahatan internet Dala upay penegaka hukum terhadap kejahatan siber, diperlukan pendekatan multidimensional yang melibatkan pemerintah, penegak hukum, sektor swasta, dan masyarakat. Denga semakin   meningkatnya  interkoneksi global  dan  potensi penyalahgunaan  teknologi lintas negara, urgensi pembaruan hukum nasional tidak hanya bertujuan untuk mengatur aktivitas digital tetapi   jug memastikan  keselarasan dengan standar hukum internasional yang terus berkembang


B.  Rumusan Masalah

Berdasarkan  berbagai  persoala yan telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini  berupaya menjawab beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1 Bagaiman pengaturan  huku terhadap tindak pidana di bidang teknologi informasi (cyber crime) dalam hukum di Indonesia?

2.  Bagaimana    penerapa dan    penegakan hukum terhadap tindak  pidana  teknologi informasi berdasarkan perundang- undangan?


A.  Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulka bahw pengatura hukuinformasi  di  Indonesia  telah  mengalami kemajuan signifikan  melalui  UU  No.  1

Tahun 2024 sebagai perubahan kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan  Transaksi  Elektronik.  Reformasi  ini tidak hanya mempertegas tanggung jawab Penyelenggara  Siste Elektronik  (PSE), kedudukan      bukti       elektronik,      dan perlindunga dat pribadi tetap juga menekankan  pentingny prinsip  kehati- hatia da akuntabilita hukum  dalam pemanfaatan teknologi digital agar selaras dengan  hak  asasi  manusia,  kepentingan publik, serta standar hukum global.

Sementara   itu,    penerapan    dan penegakan  hukum atas  tindak  pidana  di bidang     teknologi     informasi     masih menghadapi berbagai tantangan tantangan, antara    lain    keterbatasan    laboratorium forensik  digital,  belum  optimalnykerja sama  antarinstansi penegak hukum, serta hambatan yurisdiksi lintas negara.Meskipun demikian,     pembaruan    regulasi    telah membuka peluang bagi penguatan kapasitas aparat, integrasi sistem administrasi hukum berbasis digital,  serta  mendorong sinergi antara pemerintah dan sektor swasta dalam memperkuat ketahanan sertakeamanan siber nasional.

Secara  keseluruhan efektivitas penegakahukum siber di Indonesia menuntu keseimbangan antara inovasi regulasikapasitainstitusional dan koordinas lintas    lembaga.   Asas proporsionalitadaakuntabilita publik harumenjadi landasan dalasetiap tindakan   penegakahuku agar perlindungan terhadap hak-hak digital warga negara dapat terjamin.

DAFTAR PUSTAKA

 

 

Barliana, A. E. A., Latipulhayat, A., Rusmiati, E., Wulandari,  W.,  &  Sukma, A.  N.  A. (2025). The  digital  transformation  of criminal     justice:     A     comparative examinatio of    Indonesia e-court system and  global best practices. Lex Scientia Law Review, 9(1), 15001534. https://doi.org/10.15294/lslr.v9i1.14341

Council    of    Europe.    (2001).    Cybercrime Convention    (Budapest    Convention).

Retrieve Octobe 13 2025 from https://www.coe.int/en/web/cybercrime/t he-budapest-convention.    Diakses    13

Oktober 2025

 

Ella  Christine,   Kansil,  C.  S.  T.  (2023).

 

Hambatan penerapan perlindungan data pribadi setelah  disahkannya  UU  PDP. Synta Literate 7(9).   16331-16339. https://doi.org/10.36418/syntax- literate.v7i9.13936

Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode

 

penelitian kualitatif. Humanika: Kajian

 

Ilmiah Mata Kuliah Umum, 21(1), 33

 

54. https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.380

75

 

Garnett, H. A., & James, T. S. (2020). Cyber elections in the digital age: Threats and opportunities of technology for electoral integrity. Election Law Journal: Rules, Politics,  and  Policy,  19(2),  111–126. https://doi.org/10.1089/elj.2020.0633.

Hartono, B., & Hapsari, R. A. (2019). Mutual legal  assistance  pad pemberantasan cyber    crime    lintas    yurisdiksi    di Indonesia.     SASI,      25(1), 5971. https://doi.org/10.47268/sasi.v25i1.136.

Isa S.  N. Rahmayanti,  R. Purba,  P. & Manurung,  K.   (2025).  Criminal  law policy in dealing with the development of transnational cyber crime. International Journal of Sociologyand Law, 2(2), 116121. https://doi.org/10.62951/ijsl.v2i2.652

Jefferies, R. (2021). Transnational legal process: An  evolving theory and  methodology. Brooklyn Journal of International Law,

46(2), 1–56. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3990378

Mulyana, L.  W. R.  K.  D.  (2022). Laws  in Indonesia in Speech of the Chief Justice o Suprem Court   o Republi of Indonesia:   corpus-base analysis. World  Journal  of  Corpus Linguisticsgerai (suatu penelitian di Kota  Banda Aceh). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum                       Keperdataan,6(4). https://doi.org/10.25105/refor.v6i4.2166

6

 

Sihotang,  M.  Hoessein,  Z.  A (2025).

 

Transformas politik    huku dalam penguata regulasi    cyber    law    di Indonesia. SyntaxAdmiration, 6(1), 587

595. https://doi.org/10.46799/jsa.v6i1.2070

Simanjuntak, P. H. (2024). Perlindungan hukum terhadap data pribadi pada era digital di Indonesia: Studi UU PDP  dan GDPR. Jurnal Esensi Hukum,  6(2), 105–124. https://doi.org/10.35586/jsh.v6i2.412

Sudyana,  D.  Soni (2020).  Etik dan profesionalism saks ahli    forensik. Jurnal      Computer      Science      and Information  Technology, 1(1), 1320. https://doi.org/10.37859/coscitech.v1i1.

1679

 

Sukayasa, I. N., & Suryathi, W. (2018).  Law implementation    of     cybercrime    in Indonesia. SOSHUM: Jurnal Sosial dan Humaniora,          8(2), 145–152. https://ojs.pnb.ac.id/index.php/SOSHU M/article/view/985/797

Wahyuni,R. A. E., Waluyo, S. D., & Simatupang, H.   (2021).  Strengthening  th Cyber Defense  Center  o th Ministry   of Defence of the  Republic of  Indonesia (Pusdati Kemhan to    support   the Indonesian defense diplomacy in cyber defense security cooperation in ASEAN. Jurna Pertahanan, 7(3), 511–525. https://doi.org/10.33172/jp.v7i3.747

Wulan, J. P.,  & Hartanto.  (2025). Efektivitas sistem whistleblowing dalam mencegah korupsi anggaran di desa. Lontar Merah Journal of Law and Governance, 8(1)864–876https://doi.org/10.31002/lm.v8i1.4452



sumber: https://jom.untidar.ac.id/index.php/lontarmerah/article/view/4736/1557





Faizah Nada Mutiara Savitri1, Emy Wahyuningtyas2, Retno Kusumawiranti3, Hartanto

Comments

Popular posts from this blog

Urgensi Pembentukan Dewan Kehormatan Bersama (Menjaga Martabat Profesi Advokat Melalui Etika yang Terpadu dalam Era Distrubsi)

A Multidimensional Study of the Law of Goods and Services Procurement Contracts in Indonesia