New Normal Apakah Normal ?

https://bernasnews.com/new-normal-apakah-normal/

     May 29, 2020

BERNASNEWS.COM — Istilah “New Normal” muncul tatkala terjadi krisis ekonomi dunia sekitar tahun 2007-2008. Setelah diterpa krisis, maka berbagai kebijakan baru dibidang keuangan muncul, sehingga digunakan istilah “New Normal”.

New Normal setelah seluruh dunia dihantam pandemi virus Corona (Covid 2019), ada beberapa pendapat yang mendasari mengapa diperlakukan kebijakan baru dengan istilah new normal, yaitu, APBN/APBD cukup berat dalam membiayai penanggulangan dan sektor ekonomi mengalami stagnasi bahkan penurunan yang berakibat melemahkan seluruh sektor.

Dan yang paling memprihatinkan adalah banyaknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di sektor swasta. Pendapat lain mengatakan, bahwa pandemik (bukan pendemi/epidemi) virus Covid-19 hanya akan menurun tapi tidak akan berakhir, jadi mau tidak mau kita harus beradaptasi.

New normal awalnya muncul dalam istilah di bidang keuangan, tentu memiliki persamaan dan perbedaan dalam era Covid-19. Kesamaannya adalah hal semangat terhadap “hal baru” kebijakan baru. Sementara perbedaannya, bahwa kebijakan di era Covid-19 menyangkut kesehatan/ nyawa manusia.

Sependek pamahaman saya new normal adalah, perubahan dari keadaan normal menjadi keadaan tidak normal (normal baru), namun kita gunakan istilah positif yaitu “New Normal”, dimana hal-baru yang tidak normal harus kita terima dengan adaptasi sehingga diharapkan kita merasa itu adalah normal. Contoh, Social/ Physical distancing (menjaga jarak) yang dulunya tidak sesuai dengan nilai-nilai Indonesia apalagi local wisdom, harus kita terima sebagai hal yang normal, mengingat adanya pandemik virus Corona/Covid-19.

Dulu interaksi sosial menjadi perilaku sehari-hari, sekarang kita diwarnai interaksi digital melalui internet. Menurut saya, ini dunia maju tapi jika dilakukan setiap hari akan menjadi dunia “kering” yang berpotensi mereduksi nilai/ norma. Terkait dikotomi social atau physical, menurut saya lebih cocok physical distancing. Karena secara fisik orang dibatasi dalam interaksi, namun secara sosial hubungan sosial tetap terjalin erat, agar tidak memunculkan individualistis. Hal ini tentu kita ingat istilah “Jauh di Mata Dekat di Hati”.

Era new normal, akan kita masuki meski ada pro dan kontra. Itu hal biasa dalam negara demokrasi, namun hal ini tidak serta-merta mengurangi kewajiban pemerintah/ pemerintah daerah dalam memanajemeni upaya pencegahan dan penanggulangan pandemik Corona/Covid-19, setidaknya sebagaimana termaktub dalam UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU No. 24 tahun 2007 tentang Penaggulangan Bencana.

Usulan saya sebagai rakyat kecil, perlunya diambil kebijakan dalam menyongsong “New Normal”, dengan kesiapan yang benar-benar terukur dengan segala antisipasinya. Misal, produksi Alat Pengaman Diri (APD) lokal, pantau perkembangan riset-riset vaksin/obat yang telah masuk fase uji coba 1 dan dua, supaya kita berpeluang mendapat vaksin/obat tersebut baik impor atau lokal.

Kesiapan rumah sakit/ tenaga medis sebagai garda terdepan, elemen masyarakat yang aktif dalam penanggulangan Covid-19, jika memungkinkan secara periodik dilakukan lockdown serentak 1-2 hari saja untuk digunakan tenaga medis melakukan “perburuan terhadap virus” dengan rapid test (jika swap dirasa membebani APBN/APBD). Perburuan ini untuk random mendeteksi klaster-klaster baru, kemudian disediakan tirai handsanitizer (bukan tirai disinfektan) di kantor/fasilitas publik.

Yang perlu kami garis bawahi, bahwa peran pemerintah/ pemda dalam pencegahan dan penanggulangan pandemik virus Corona/ Covid-19 ini membutuhkan kesadaran dan peran masyarakat. Tanpa peran masyarakat dan segenap elemen bangsa, maka mustahil penyebaran virus Corona/Covid-19 dapat diminimalkan.

Kita harus menyadari bersama, apapun status/ kebijakan pemerintah atau siapapun terkait virus ini, tidak akan merubah “perilaku” virus ini. Pandemi global ini kiranya dipertimbangkan dari sudut penyelamatan nyawa, tidak ekonomi semata. Bagi yang terhormat tokoh politik, jika ingin berstatmen, kiranya difokuskan mencari solusi untuk menunjukkan kenegarawanannya.

Sementara itu, untuk pemerintah harapannya adalah, jangan menaikkan listrik atau pajak. Karena akan memperberat beban masyarakat. Virus ini juga menyadarkan makna Bhinneka Tunggal Ika, tidak peduli siapa yang terpapar, mau golongan pelanggan listrik 450 watt, 900, atau 1.300 watt, golongan PNS atau Swasta, belum bekerja, atau anak-anak sekalipun, semua berpotensi terpapar jika tidak tertib berbudaya hidup sehat. Secara khusus untuk anak-anak mohon diupayakan dalam waktu dekat jangan belajar di sekolah. (Hartanto,SE, SH, MHum, Wakil Dekan I Universitas Widya Mataram (UWM) Yogyakarta)