OMNIBUS LAW ( Klaster UU Cipta Kerja )

 




















6 - 7 - 8

https://scholar.google.co.id/citations?user=CA_A13wAAAAJ&hl=en

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

A Multidimensional Study of the Law of Goods and Services Procurement Contracts in Indonesia

Hartanto Hartanto, Gusti Fadhil Fithrian Luthfan, Syakdiah Syakdiah  (Sinta 2) https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/view/44787 A Multidimensional Study of the Law of Goods and Services Procurement Contracts in Indonesia Hartanto¹ ) , Gusti Fadhil Fithrian Luthfan 2) & Syakdiah 3) 1) Faculty of Law, Widya Mataram University, Yogyakarta, Indonesia, Email: hartanto.yogya@gmail.com 2) Faculty of Law, Mulawarman University, Samarinda, Indonesia, Email: gustifadhil@fh.unmul.ac.id 3) Public Administration, Widya Mataram University, Yogyakarta, Indonesia, Email: syakdiah8@gmail.com   Abstract. Government procurement of goods/services always changes in the context of presidential regulations (Perpres), by making these regulations complete and in more detail; In this case, it is certainly a positive development to provide legal protection for contracting parties in the form of goods/services procurement agreements. Agreement or akad (Arabic) which is inte...
Read more

Kata Pakar Hukum UWM Soal Abolisi Kepada Tom Lembong Sabtu, 02 Agustus 2025 – 19:01 WIB

 https://jogja.jpnn.com/politik/11708/kata-pakar-hukum-uwm-soal-abolisi-kepada-tom-lembong https://www.msn.com/id-id/berita/nasional/kata-pakar-hukum-uwm-soal-abolisi-kepada-tom-lembong/ar-AA1JMtsI Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram (UWM) Hartanto mengatakan pemberian abolisi bisa dilihat dari kacamata hukum maupun politik. "Mungkin Presiden Prabowo ingin menunjukkan sikap yang berfokus pada rekonsiliasi nasional, bukan semata-mata pada retribusi hukuman," katanya, Jumat (1/8). Menurutnya, hal ini bisa dianggap sebagai upaya dalam mencapai keadilan yang lebih luas. "Keputusan abolisi ini tidak hanya berfokus pada aspek legalitas, tetapi juga pada kewajaran. Setiap individu diberikan kesempatan untuk memulai kembali tanpa dibebani label hukum sebagai koruptor," ujarnya.  Selain itu, pemberian abolisi menurutnya dalam konteks tertentu dapat dilihat dari gaya kepemimpinan seorang presiden. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan bahwa pemberian amnest...
Read more

Urgensi Pembentukan Dewan Kehormatan Bersama (Menjaga Martabat Profesi Advokat Melalui Etika yang Terpadu dalam Era Distrubsi)

  Menjaga Martabat Profesi Advokat Melalui Etika yang Terpadu dalam Era Distrubsi Hartanto  Profesi advokat menempati posisi penting dalam sistem peradilan (catur wangsa). Mereka bukan hanya perpanjangan tangan hukum atau bahkan setara biro jasa hukum, tetapi juga pelindung hak asasi dan suara bagi yang lemah. Sebagai bagian dari profesi yang disebut officium nobile (profesi yang mulia) tanggung jawab advokat melampaui soal teknis legal belaka. Etika dan integritas menjadi pilar utama yang meneguhkan kehormatan profesi ini. Fenomena saat ini marwah (spirit) tersebut belum sepenuhnya terjaga. Salah satu persoalan mendasar yang dihadapi profesi ini adalah lemahnya penegakan kode etik akibat fragmentasi organisasi advokat, dan juga berbagai alasan pembenar untuk mempermudah seseorang lulus menjadi advokat. Ketika advokat yang dikenai sanksi etik dapat berpindah ke organisasi lain tanpa konsekuensi nyata, maka kredibilitas profesi pun menjadi taruhan. Inilah urgensi yang mela...
Read more