“Party Wing” Organizations As Potential Political Party Lawbreakers ( Hartanto , Muhammad Afghan Ababil )
Organisasi “Sayap Partai” Politik Berpotensi Melanggar Hukum
Political parties and political party wings are organizations
that play a role in democracy in Indonesia. Apart from that,
there are still community organizations that appear to have
no political affiliation but actually play a role in democratic
contestation, then sporadically, almost every year before the
election, similar community organizations emerge, which
generally called volunteers. Political parties and their wing
organizations have the same responsibility in building
democracy, but we often find that party wing organizations
can become an extension of political parties, committing
various violations of campaigning rules or breaking the law
in general; Here there is an intersection of whether political
party wing organizations are subject to Law No. 2 of 2011
concerning political parties, or the law on social
organizations. Researchers examine the problems of the
existence of OSP in the Indonesian legal system, especially
the phenomenon of legal violations. This research uses a
normative juridical approach using legal norms that apply
in Indonesia. At the end of the research, it was concluded
that party wing organizations are more appropriately
regulated in the political party law than in the law on social
organizations, and violations are the responsibility of the
parent political party
Partai politik dan sayap partai politik merupakan organisasi yang berperan dalam demokrasi di Indonesia. Selain itu, masih terdapat organisasi masyarakat yang terkesan tidak memiliki afiliasi politik namun justru berperan dalam kontestasi demokrasi, kemudian secara sporadis, hampir setiap tahun menjelang pemilu, muncul organisasi masyarakat serupa yang umumnya disebut relawan. Partai politik dan organisasi sayapnya mempunyai tanggung jawab yang sama dalam membangun demokrasi, namun sering kita jumpai bahwa organisasi sayap partai dapat menjadi perpanjangan tangan partai politik, melakukan berbagai pelanggaran aturan kampanye atau melanggar hukum secara umum; Di sini terdapat persinggungan apakah organisasi sayap partai politik tunduk pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, ataukah undang-undang tentang Ormas. Peneliti mengkaji permasalahan keberadaan OSP dalam sistem hukum Indonesia khususnya fenomena pelanggaran hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia. Pada akhir penelitian disimpulkan bahwa organisasi sayap partai lebih tepat diatur dalam undang-undang partai politik dibandingkan undang-undang tentang organisasi kemasyarakatan, dan pelanggaran menjadi tanggung jawab induk partai politik
Link:
https://jurnal.unikal.ac.id/index.php/hk/article/view/3836/pdf23
Comments
Post a Comment