Lawan Covid-19 UWM Ajak Sivitas dan Masyarakat Bersatu
https://lldikti5.ristekdikti.go.id/home/detailpost/lawan-covid-19-uwm-ajak-sivitas-dan-masyarakat-bersatu
Posts
https://jogja.tribunnews.com/2020/04/03/uwm-bagikan-sembako-untuk-mahasiswa Update Corona di DI Yogyakarta UWM Bagikan Sembako untuk Mahasiswa Jumat, 3 April 2020 12:34 TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Sebagai wujud kepedulian kampus terhadap mahasiswa, Universitas Widya Mataram (UWM) membagikan sembako kepada mahasiswa. Kabag Humas UWM Wahyu Tri Widodo mengatakan dalam proses pembagian sembako tersebut juga tetap dilaksanakan berdasarkan protokol kesehatan untuk keselamatan bersama. "Melalui pembagian sembako tersebut diharapkan menjadi pesan dan ajakan kepada masyarakat untuk tergerak hati dan saling mengulurkan tangan kepada yang membutuhkan," katanya Ketua Tim Tanggap Covid-19 Universitas Widya Mataram (UWM), Hartanto menambahkan pihak kampus juga memantau para mahasiswa yang tinggal di tempat kos, kontrakan, dan asrama untuk memastikan tetap tercukupi kebutuhan pangannya. Selain itu para mahasiswa dari luar daerah juga terus diimbau tidak pulang kampung untuk ...
PERIZINAN SEBAGAI INSTRUMEN PEMANFAATAN HUTAN MASYARAKAT HUKUM ADAT ( Journal )
http://103.98.176.9/index.php/meta-yuridis/article/view/5755 PERIZINAN SEBAGAI INSTRUMEN PEMANFAATAN HUTAN MASYARAKAT HUKUM ADAT cunduk wasiati, hartanto OI: https://doi.org/10.26877/m-y.v3i1.5755 Vol 3, No 1 (2020) > hartanto ABSTRACT Konsep pengakuan hak masyarakat hukum adat di tuangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menjelaskan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Masyarakat hukum adat merupakan kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial,dan hukum. Masyarakat hukum adat akan diakui sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan mas...
PERIZINAN SEBAGAI INSTRUMEN PEMANFAATAN HUTAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
PERIZINAN SEBAGAI INSTRUMEN PEMANFAATAN HUTAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Cunduk Wasiati Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram, Yogyakarta, Indonesia Hartanto Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram, yogyakarta, Indonesia Abstrak : Konsep pengakuan hak masyarakat hukum adat di tuangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menjelaskan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Masyarakat hukum adat akan diakui sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip Perizinan Pemanfaatan Hutan Masyarakat Hukum Adat merupakan Keinginan pemerintah dalam mengarahkan ( mengendalikan “ sturen” ) aktivitas aktivitas tertentu, Izin mencegah bahaya dari lingkungan,Keinginan-keinginan melindungi objek tertentu, Izin hendak membagi bagi benda yang se...
KARAKTERISTIK PENERAPAN HUKUM EKONOMI TERHADAP PEMBANGUNAN DI INDONESIA ( UWM )
http://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/45 KARAKTERISTIK PENERAPAN HUKUM EKONOMI TERHADAP PEMBANGUNAN DI INDONESIA Hartanto Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram nDalem Mangkubumen KT III/ 237, Kraton, Yogyakarta E-mail: hartanto.yogyakarta@gmail.com Abstract Economic law develops as the background of the rapid growth and development of economic activity in almost all parts of the world. The presence of the main economic law aims to regulate and limit all economic activities for the implementation of economic activity and economic development are not always appropriate and ignore the rights and interests of the wider community. Law of increasing economic development, one example when entering the era of the free market. Objective application of the law in the Indonesian economy is to set the rule of law to be easy in terms of planning related to the economy and pemerataannya for economic policy towards a pro-people. Therefore, it is nec...