hartanto

Organisasi  “Sayap  Partai”  Politik Berpotensi  Melanggar  Hukum  Political parties and political party wings are organizations that play a role in democracy in Indonesia. Apart from that, there are still community organizations that appear to have no political affiliation but actually play a role in democratic contestation, then sporadically, almost every year before the election, similar community organizations emerge, which generally called volunteers. Political parties and their wing organizations have the same responsibility in building democracy, but we often find that party wing organizations can become an extension of political parties, committing various violations of campaigning rules or breaking the law in general; Here there is an intersection of whether political party wing organizations are subject to Law No. 2 of 2011 concerning political parties, or the law on social organizations. Researchers examine the problems of the existence of OSP in...

  Meningkatkan mutu dan profesionalisme pelayanan sosial melalui pengembangan alternatif-alternatif intervensi di bidang kesejahteraan sosial, peningkatan kemampuan dan kompetensi pekerja sosial dan kemasyarakatan lainnya, sumbangan sosial masyarakat, dunia usaha, serta penetapan standarisasi dan legistasi pelayanan sosial menjadi tugas pokok Dinas Sosial Kab. Bantul.  Tugas tersebut dibahas dalam workshop Dinsos Kabupaten Bantul menghadirkan Narasumber dari Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Hartanto, SE., SH., M.Hum dan Advokat Bertus Iswadi dari LBH di Lynn Hotel, Mantrijeron, Yogyakarta, Rabu (15/6/2022). Hartanto menjelaskan, para pembicara mendiskusikan wacana seputar perlunya perlindungan hukum maupun jaminan sosial bagi pekerja sosial dalam menjalankan tugasnya. Hal demikian mengacu Undang-Undang Nomor 14 tahun 2019 tentang Pekerja Sosial dan Permensos No. 14 Tahun 2020 Tentang Standar Praktik Pekerjaan Sosial. http://new.widyamataram.ac.id/content/news/dosen-huk...

 https://lldikti5.kemdikbud.go.id/home/detailpost/pakar-hukum-uwm-ott-kpk-bukti-problem-integritas-pejabat-publik https://www.msn.com/id-id/berita/nasional/kata-pakar-hukum-uwm-tentang-kasus-suap-haryadi-suyuti-pedas/ar-AAY5P5z https://jambiinsight.com/2022/06/05/pakar-hukum-uwm-yogyakarta-ott-kpk-bukti-problem-integritas-pejabat-publik/ https://yogyapos.com/berita-hartanto-sh-mhum-ott-kpk-bukti-problem-integritas-pejabat-publik-7112 https://jogja.jpnn.com/tag/hartanto https://www.jogpaper.net/ott-kpk-bukti-problem-integritas-pejabat-publik/ https://jogja.tribunnews.com/2022/06/04/haryadi-suyuti-tersangka-kasus-suap-pakar-hukum-uwm-jargon-antikorupsi-pejabat-masih-belum-ideal https://headtopics.com/id/kata-pakar-hukum-uwm-tentang-kasus-suap-haryadi-suyuti-pedas-27008105 https://radarjogja.jawapos.com/jogja-raya/2022/06/06/ott-kpk-jadi-bukti-integritas-pejabat-publik-pemkot-jogja-bermasalah/ https://www.smol.id/news/pr-713528654/kpk-bongkar-kepalsuan-pejabat-publik https://alkhabaar...

Membunuh BEGAL, korban jadi TSK.  Padahal korban bisa saja berpendapat  "Saya kan membela diri, salah sendiri BEGAL nya gak hati-hati" Prosedur beladiri saya sudah "Terukur" jadi gak ada sifat melawan hukum, saya melawan begal 😊 Soal saya membawa senjata utk jaga-jaga itu soal lain, karena tidak akan saya gunakan kalau diri saya tidak terancam 😊 Untung aja gue gak mati dibegal ... Tapi elu "dolus" atau "culpa" tetap menghilangkam nyawa orang lain. Korban : siapa yang mau njamin nyawa gue gak melayang, dia ini begal, bukan orang nyari sumbangan sukarela 😊 RESEARCH GAP bagi yg ingin menulis Jurnal ... Jalan Tengah : Dipidana bisa saja (udah kebacut viral), tapi jenis pemidanaannya ?, tidak harus menjalani pidana 😊

Andai setelah ini petralite langka, maka akan seperti ketika premium hilang. Saya gak masalah masih bisa berhemat, bagaimana dengan mereka yang berhemat juga "berat". Narasi yg muncul adalah harga BBM kita lebih murah dari luar negeri, tapi tidak disertai pendapatan (daya beli) masyarakat kita apakah seperti diluar negeri. Menyalahkan parpol ? kayanya tidak bermanfaat toh sebagian besar masyarakat sudah "memilih" dan memiliki wakil di DPRD/DPR RI. Hanya sedikit pemikiran bodoh saya: semoga kedepan banyak mereka yang memiliki idealisme seperti yang demo (beneran), salah satu-nya untuk berupaya masuk ke Parpol dan berkiprah nyata demi kemajuan negara. Andai cuma menggunakan hak pilih (sebatas mengurangi golput) tampaknya tidak menyelesaikan masalah. Ingat, yang anda demo-kan, yang anda cita-citakan tentu keinganan terbaik buat bangsa dan negera, realisasikan dengan segala kemampuan-mu, dan kelak ketika anda-anda semua menjadi pejabat, ingatlah yang anda teriakkan keti...

Berdasarkan Asas dan Orientasi = 1. Partai Politik Pragmatis: Partai yang program dan kegiatannya tidak terikat secara kaku pada suatu doktrin dan ideologi tertentu. 2. Partai Doktriner: Partai politik yag memiliki sejumlah program dan kegiatan kongkret sebagai pencapaian ideologi. Ideologi yang dimaksud adalah nilai politik yang sistematis dalam bentuk program dan pelaksanaannya diawasi oleh aparat partai. 3. Partai Kepentingan: Partai politik yang dibentuk dan dikelola atas dasar kepentingan tertentu, seperti petani, buruh, etnis, agama, atau lingkungan hidup. Berdasarkan Komposisi dan Fungsi Anggota = 1. Partai Politik Massa atau patronage: Partai politik yang mengandalkan kekuatan pada keunggulan jumlah anggota dengan cara memobilisasi massa sebanyak-banyaknya. Partai politik massa mengembangkan diri sebagai pelindung bagi berbagai kelompok dalam masyarakat sehingga pemilihan umum dapat dengan mudah dimenangkan. 2.  Partai Kader: Partai politik yang mengandalkan kualitas anggot...

Kekuatan Alat Bukti Dalam Peradilan Pidana Bukti itu keterangan saksi di pengadilan. Kecuali BAP di alat bukti surat (sebagai alat bukti surat , misal : Visum), bisa juga dalam keterangan saksi yang (saksi) tidak hadir di muka sidang dengan alasan yang jelas/ berdasar UU," BAP hakikatnya merupakan pedoman atau konstruksi pembuktian suatu perkara.