Posts

Kunjungan Fakultas Hukum Univ. Widya Mataram ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dan ke Ahmad Ibrahim Kulliyyah Of Laws (AIKOL) di International Islamic University Malaysia (IIUM) Februari 2024

Image
 https://hukum.widyamataram.ac.id/mobil-nasional-mimpi-lama-yang-terlupakan-belajar-dari-pengalaman-malaysia/ MOBIL NASIONAL: Mimpi Lama Yang Terlupakan? Belajar Dari Pengalaman Malaysia Pembangunan di Indonesia terus digalakkan dengan iringan berbagai macam pro maupun kontra kenaikan Pajak, BBM, Listrik. Proses dinamis sebuah perkembangan perekonomian di negara manapun tak kan lepas dari pro maupun kontra. Kunjungan Fakultas Hukum Univ. Widya Mataram ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dan ke Ahmad Ibrahim Kulliyyah Of Laws (AIKOL) di International Islamic University Malaysia (IIUM), diterima hangat oleh Dekan AIKOL beserta stafnya, dengan berbagai topik diskusi akademik maupun pembicaraan untuk menjalin kerjasama. Dalam perjalanan selama di Malaysia ada sekelumit intermezzo, kami melihat bahwa di jalanan banyak berlalu-lalang mobil nasional milik (produk) Malaysia, namun yang menarik adalah bentuknya sangat mirip dengan mobil mainstream di Indonesia produksi Toyota, Hond...

REALITA CINTA BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

 https://jrkhm.org/index.php/humanity/article/view/24/42 Abstrak Perkawinan atau pernikahan berdasarkan atas cinta yang tumbuh alamiah dari semua insan Tuhan Yang Maha Esa, dan budaya maupun relasi sosial ini terjadi sejak jaman purba. Pada kondisi di Indonesia saat ini, peristiwa perkawinan bergeser diatur oleh hukum negara dengan berbagai pertimbangan. Hak private yang dijamin konstitusi dan Pancasila sebagai falsafah bangsa, kembali menarik dikaji terkait terbitnya surat edaran MA No. 2 tahun 2023 yang secara langsung/ tidak langsung beririsan dengan pelaksanaan Undang- undang. Dimana masyarakat dari berbagai belahan dunia memodernisasi hukumnya dengan isu-isu hukum teknologi dan ekonomi pembangunan, kita seolah jalan ditempat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis  normatif,  yang  mendasarkan  pada  konsep,  doktrin,  maupun  peraturan  perundang-undangan. Masalah yang dikaji adalah Perkawinan yang merupakan perwujudan dari ...

PROBLEMATIKA HAK UNTUK DILUPAKAN DALAM UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (PERSPEKTIF HAM DAN TRANSPARANSI PUBLIK)

  PROBLEMATIKA HAK UNTUK DILUPAKAN DALAM UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (PERSPEKTIF HAM DAN TRANSPARANSI PUBLIK) Pesatnya   penggunaan   internet di Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia telah pemegang kekuasaan untuk mengatur dunia baru, yaitu dunia maya bagi para pengguna internet di Indonesia. Hak untuk dilupakan merupakan hak sesorang yang wajib dilindungi oleh negara. Dalam hal ini, melalui UU No. 19 Tahun 2019 tentang Transaksi dan Informasi Elektronik. Hak untuk dilupakan terkait dengan mereka yang diberitakan atau datanya tersimpan dalam lembaga publik dalam kaitan pelaku tindak pidana, korban tindak pidana, maupun terkait pemberitaan tindak pidana dapat menjadi hal positif maupun negatif jika disalahgunakan. Seseorang yang terpublikasi dalam ruang publik bahwa ia pernah menjadi korban atau pelaku tindak pidana tentu memiliki hak untuk dilupakan agar dapat memperbaiki diri tanpa bayang-bayang masa lalu yang kelam. Di sisi lain transparan...

BUDAYA MALU : Etika Moral Demokrasi ? ( Pemikiran Bulaksumur )

Image
 Seminar Dewan Guru Besar UGM

Meaningfull Justice Decision of Grant Funding Criminal Corruption Cases (Memaknai Keadilan dalam Putusan Hakim Perkara Korupsi Dana Hibah )

Abstract Corruption in Indonesia mainly issues granting permits which end in state losses. Indonesian society has a communal character, tends to have the desire to live together peacefully and harmoniously called “guyub rukun”, it tends to avoid conflict even when they face corruption problems. These good social values were often interpreted incorrectly in law enforcement view. This research uses normative juridical methods to answer how judges interpret justice meaning when making decisions related to criminal acts of corruption in grant funds. This research also analyzes the arguments in the weighing part of the judge’s decision. Understanding the true meaning of justice at the trial stage is the judge’s guide. The use sentence in the head of the Decision “For Justice Based on Belief in One Almighty God”, has shown an element of religiosity linked by justice transcendentally, namely God. The meaning of justice that should be used by the Panel of Judges was an explanation of the words...

Meaningfull Justice Decision of Grant Funding Criminal Corruption Cases

https://www.pjcriminology.com/publications/meaningfull-justice-decision-of-grant-funding-criminal-corruption-cases/ https://www.pjcriminology.com/publications/meaningfull-justice-decision-of-grant-funding-criminal-corruption-cases/ Hartanto Widya Mataram University Abstract Corruption in Indonesia mainly issues granting permits which end in state losses. Indonesian society has a communal character, tends to have the desire to live together peacefully and harmoniously called “guyub rukun”, it tends to avoid conflict even when they face corruption problems. These good social values were often interpreted incorrectly in law enforcement view. This research uses normative juridical methods to answer how judges interpret justice meaning when making decisions related to criminal acts of corruption in grant funds. This research also analyzes the arguments in the weighing part of the judge’s decision. Understanding the true meaning of justice at the trial stage is the judge’s guide. The use sen...

Dosen Terbaik Tahun 2023 di Universitas Widya Mataram

Image
 Diserahkan dalam acara Dies Natalis ke 41  Universitas  Widya Mataram 2023